Tantangan dan Peluang Kewenangan Bakamla dalam Penegakan Hukum Maritim
Maritim merupakan salah satu sektor yang sangat vital bagi Indonesia, mengingat negara kepulauan ini memiliki wilayah perairan yang luas. Namun, tantangan dalam penegakan hukum maritim juga tidak bisa dianggap remeh. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam hal ini adalah Badan Keamanan Laut (Bakamla).
Tantangan pertama yang dihadapi oleh Bakamla dalam penegakan hukum maritim adalah masalah kewenangan. Sebagai lembaga yang relatif baru, Bakamla masih perlu mengukuhkan posisinya di tengah-tengah institusi-institusi lain yang sudah lebih dulu mapan. Menurut Juru Bicara Bakamla, Kolonel Wisnu Pramandita, “Tantangan terbesar bagi Bakamla adalah bagaimana memperkuat kewenangannya dalam penegakan hukum maritim.”
Namun, di balik tantangan tersebut, terdapat juga peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Bakamla. Salah satunya adalah dukungan dari pemerintah dan masyarakat untuk memberikan mandat yang lebih kuat kepada lembaga ini. Menurut Gubernur Lemhannas, Letjen TNI (Purn) Agus Widjojo, “Bakamla memiliki potensi yang besar untuk menjadi garda terdepan dalam penegakan hukum maritim di Indonesia.”
Dalam melaksanakan tugasnya, Bakamla juga perlu berkolaborasi dengan berbagai pihak terkait, seperti TNI AL dan Polisi Perairan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Raynaldo Sembiring, yang menekankan pentingnya kerjasama lintas sektor dalam penegakan hukum maritim. “Kerjasama antarlembaga menjadi kunci utama dalam menangani berbagai kasus pelanggaran hukum di laut,” ujarnya.
Selain itu, peran dari masyarakat juga tidak bisa diabaikan dalam upaya penegakan hukum maritim. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Raynaldo Sembiring, “Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam memberikan informasi terkait potensi pelanggaran hukum maritim yang terjadi di sekitar wilayah mereka.”
Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, Bakamla diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam penegakan hukum maritim. Sehingga, keamanan dan kedaulatan laut Indonesia dapat terjaga dengan baik.