Tantangan dan Solusi Penegakan Hukum Pelanggaran Batas Laut di Indonesia

Tantangan dan solusi penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan isu yang masih sering menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Pelanggaran batas laut seringkali terjadi akibat minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di perairan Indonesia.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Madya Aan Kurnia, tantangan utama dalam penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia adalah luasnya wilayah perairan yang harus diawasi. “Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga membutuhkan kerjasama yang baik antara berbagai instansi terkait untuk memastikan keamanan dan kepatuhan terhadap hukum laut internasional,” ujar Aan Kurnia.

Salah satu solusi yang diusulkan untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan meningkatkan kerjasama antara instansi terkait, seperti Bakamla, TNI AL, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dengan kerjasama yang baik, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut dapat dilakukan secara lebih efektif.

Selain itu, penggunaan teknologi canggih juga dianggap sebagai solusi yang efektif dalam penegakan hukum di laut. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), M. Zulficar Mochtar, penggunaan satelit dan sistem pemantauan lainnya dapat membantu memantau aktivitas di laut secara real-time. “Dengan teknologi yang canggih, kita bisa mendeteksi pelanggaran batas laut dengan cepat dan mengambil tindakan yang diperlukan,” ujar Zulficar Mochtar.

Dengan adanya kerjasama yang baik antara instansi terkait, serta pemanfaatan teknologi canggih dalam pengawasan laut, diharapkan penegakan hukum pelanggaran batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini tentu akan berdampak positif bagi keamanan dan kelestarian sumber daya laut Indonesia.